Kepala DPMPTSP Kab. Kotim Hadiri Forum PTSP se-Kalteng Tahun 2025

oleh Tim Publikasi · 24 Juni 2025

Kamis, 19 Juni 2025.

Kepala DPMPTSP Kab. Kotim Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP bersama Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal menghadiri Kegiatan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se- Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Swiss-BelHotel Danum Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya.

Kegiatan Forum PTSP se-Kalteng Tahun 2025 ini mengangkat tema “Bersinergi Mewujudkan Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Kalteng Berkah, Maju dan Bermartabat”. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov. Kalteng Bapak Herson B. Aden membuka secara resmi forum tersebut sekaligus membacakan sambutan Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng. Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng menyampaikan bahwa hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kepala DPMPTSP Prov. Kalteng, Bapak Sutoyo, S.STP., M.A.P dalam paparannya menyampaikan bahwa program hilirisasi di Kalteng berfokus pada transformasi komoditas mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Selain itu, Sutoyo memaparkan hambatan/tantangan hilirisasi di Kalteng antara lain terkait infrastruktur, iklim investasi, sumber daya manusia, regulasi dan isu lingkungan.

Pada Forum PTSP Tahun 2025 ini juga hadir secara daring Narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM yang menyampaikan paparan tentang Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian dan Persyaratan Dasarnya. Kemudian dilanjutkan paparan Narasumber dari Kementerian Perindustrian terkait Potensi dan Tantangan Hilirisasi dan Industrialisasi di Kalimantan Tengah.

Forum ini menjadi wadah penting bagi seluruh jajaran DPMPTSP kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah untuk bertukar informasi, pengalaman, serta menyamakan persepsi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal.